Tanamkan Pendidikan Politik di Sekolah | Joglosemar

Tanamkan Pendidikan Politik di Sekolah | Joglosemar

Diskusi "Ringan" PKn Kelas XB.

DISKUSI  PKN

Tentang tawuran, penyebabnya apa dan bagaimana penyelesaiannya?

Jawab :

Penyebab dari tawuran adalah:

1.            Terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang menyebabkan ketidakpuasan dan timbul rasa dendam didalam dirinya. Saling olok mengolok misalnya ada siswa SMA lain yang mendapat juara tetapi SMA yang satunya iri & ingin membalasnya dengan cara mengejek SMA tersebut yang menyebabkan pertengkaran dan atas ketidakterimaan itu terjadilah tawuran.

2.           Kurang adanya pengawasan & bimbingan dari kedua orangtua yang membuat pribadi seseorang menjadi brutal, tidak tau sopan santun dan akibat dari hal yang diperbuatnya.

3.            Pengaruh negative dari kemajuan IPTEK karena tanpa dibarengi dengan “benteng” IMTAQ pada diri siswa sehingga mudah tersulut emosi.

4.             Rasa kesetiakawanan yang tidak logis dan asal-asalan.

Cara mengantisipasinya:

1.            Menjadi pribadi yang selalu bisa mengontrol dirinya untuk meluapkan emosi, benci, dan amarahnya.

2.           Perlunya perhatian khusus dari kedua orangtuanya dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak tersebut supaya menjadi lebih baik.

3.        Berikan bimbingan keagamaan yang sesuai dengan agama yang dianut untuk mengantisipasi tawuran itu terjadi dan berilah pengertian bahwa tawuran itu amat sangat merugikan.

4.            Yang terpenting dari semua itu adalah adanya kekuatan IMTAQ pada diri siswa yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Tentang SOLO dikatakan basis terorisme, dan bagaimana cara membersihkan citra tersebut?

Jawab :

SOLO dikatakan basis terorisme sebenarnya SAMA SEKALI TIDAK BENAR. Hal itu terjadi karena kelengahan aparat penegak hukum yang membuat para teroris menyebar ke seluruh kawasan Indonesia, dan teroris tersebut dapat masuk kedalam lingkup SOLO atau kota mana saja.

Cara mengatasinya:

yaitu bekerjasama dengan aparat, pemerintah, dan masyarakat wilayah SOLO khususnya untuk membekuk para terori yang ada disekitarnya agar tidak menyebar luas kedaerah-daerah lain sebelum terlambat dan adanya muatan pendidi anti teroris di sekolah.

Tentang PPKn yang materinya 4 pilar kebangsaan: PANCASILA, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, menurut pendapat anda bagaimana?

Jawab:

Setuju dengan adanya materi PPKn yang mencakup empat pilar kebangsaan agar seluruh siswa di Indonesia mempunyai karakter kebangsaan, patriotisme, dan cinta tanah air yang selama ini dilalaikan oleh seluruh warganya dan juga untuk mencetak generasi baru yang cerdas, bermoral dan punya rasa “memiliki” shg berusaha membangun negaranya agar lebih maju lagi dan tetap eksis dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain  didunia.                                                                                              

Oleh:

Saras Fatma A.  (XB/24)

Widya Ainushifa A.     (XB/26)

PENGANTAR DISERTASI

PENGANTAR

      Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT  atas segala  kenikmatan, pertolongan dan petunjuk-Nya  sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi. Disertasi ini berusaha mengungkap proses  pendidikan politik: praksis pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana membangun kultur demokrasi di sekolah dalam pembentukan orientasi, sikap dan perilaku politik siswa di SMA Santo Yosef Surakarta.

       Dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dra. Elly Elliyun selaku  Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 4 Surakarta yang tidak sekedar memberi ijin untuk melanjutkan studi  tetapi juga tiada henti memberi semangat dan dukungan yang luar biasa pada penulis. Terimakasih kepada BKD Kota Surakarta, Dinas Dikpora Kota Surakarta dan PDM Majelis Dikdasmen Kota Surakarta yang telah memberikan ijin belajar di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.  Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Wardan Suyanto, Ed.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta serta kedua bapak Asisten Direktur yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama penulis studi lanjut.

       Terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada tim promotor, Sumarno, Ph.D dan Prof. Zamroni Ph.D, yang telah meluangkan waktu serta bijaksana, sabar dan tulus ikhlas memberikan bimbingan selama penulis menyusun disertasi. Tanpa kesabaran, keikhlasan dan kearifan kedua beliau, disertasi ini tidak mungkin terwujud. Penulis hanya dapat menghaturkan terimakasih dan iringan do’a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan itu dengan kebaikan yang berlipatganda.

Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen  Program Ilmu Pendidikan yang terdiri: Prof. Suyata, Ph.D., Prof. Dr. Sodiq A.Kuntoro, Prof. Dr. Siti Partini Suardiman, FX. Sudarsono, Ph.D., Sumarno, Ph.D., Prof.Dr.M.Sastrapratedja,S.J., Prof. Zamromi, Ph.D., Prof. Dr. Noeng Muhadjir, atas segala ilmu yang beliau berikan kepada penulis dan semoga penulis dapat memanfaatkannya demi kemajuan dunia pendidikan. Terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr.H. Abdul Ngalim, MM, M.Hum. dan Prof. Dr. Sutama, M.Pd. yang telah merekomendasikan dan mendorong penulis untuk melanjutkan studi.

Terimakasih khusus penulis sampaikan kepada sumber inspirasi penulis yaitu kedua orang tua penulis  yang telah berpulang ke Rahmatullah, atas kasih sayangnya yang melimpah serta nasehatnya kepada penulis agar selalu sabar, ikhlas dan “telaten”, dengan iringan do’a kepada Allah SWT semoga Syurga menjadi tempat perististirahatan terakhir kedua beliau.

Terimakasih dan penghargaan yang tiada tara penulis khususkan buat suami –mas Hariyono- dan dua bidadari tercinta -mbak Bella Alfatiara Hariyono dan dek Aulia Nisa’ Rizky Hariyono-,  yang tulus ikhlas merelakan waktu bersama, bercanda, bermanja dan perhatian sedikit berkurang selama penulis menyelesaikan studi. Perhatian, semangat dan do’a suami dan anak-anak adalah sumber kekuatan penulis di dunia dalam belajar dan bekerja.  Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk ibu mertua yang tiada henti mendorong dan mendo’akan penulis.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta, tempat penulis mengadakan penelitian khususnya kepada Br. Yohanes Sudaryono,S.Pd, M.Pd, Drs. FX. Triyas Hadi  P.,  Bapak Drs. Antonius. MS., pengurus OSIS serta  semua guru dan siswa yang tiada bosan, selalu sabar dan ikhlas membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada BPKLN Kemendiknas atas bantuannya berupa Beasiswa Unggulan Mandiri yang diberikan sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

Terima kasih kepada Bapak Drs. Budy Sartono, M.Si, Kabid Pemasaran Disbudpar Kota Surakarta atas motivasinya kepada penulis bahwa meski penulis masih CPNS beliau yakin penulis bisa mendapatkan ijin belajar dan bisa menyelesaikan studi dengan optimal. Kepada teman-teman angkatan 2008 sesama studi lanjut program doktor di program studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana atas perhatian dan motivasinya yang tiada henti, khususnya kepada bunda Mumpuniarti, bunda Sri Hartini, Kholis, Sumiarti dan Miftachul Choiri. Demikian juga untuk semua teman guru dan siswa di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta tempat penulis mengabdi atas perhatian, dorongan dan pengertian atas kesibukan penulis  dalam penyelesaian studi. Terimakasih kepada semua teman guru di MGMP PKn SMK Kota Surakarta juga kepada semua teman di Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk dukungan dan perhatiannya. Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan yang terus mengalir ke arah perkembangan pendidikan politik di Indonesia.

Terimakasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang tidak memungkinkan untuk dapat disebutkan satu-persatu. Semoga semua amal baik mereka dalam membantu penulis menyelesaikan disertasi ini dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya, dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan politik di sekolah.

Yogyakarta, 1 Oktober 2012

                                                                                       Rahayuningsih.

ABSTRAK DISERTASIKU

ABSTRACT

RAHAYUNINGSIH: Political Education for Senior High School Students: Civic Education Praxis. The case at SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Dissertation. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012.

This study aimed: 1) to describe the phenomenon of political education as an effort to build a democratic culture in SMA Santo Yosef Surakarta through the Civic Education subject; 2) to describe the phenomenon of political education as an effort to build a democratic culture in SMA Santo Yosef Surakarta through extracurricular programs and the management of the school organization atmosphere; 3) to analyze and assess the interpretation by the students, teachers and principal in making sense of political education as a means of building a democratic culture in SMA Santo Yosef Surakarta; 4) to analyze and assess the interpretation by the students and teachers in making sense of Pancasila, UUD 1945 and Bhineka Tunggal Ika in SMA Santo Yosef Surakarta and 4) to formulate a political education pattern in SMA Santo Yosef Surakarta.

This study was qualitative study employing a phenomenological approach. It was conducted through: 1) the stage of collecting data through interviews, observations and documentation; 2) the stage of coding as a process to reduce data; 3) the stage of qualitative data analysis namely the interpretation of meanings by combining the data that had been coded to produce categorization; and 4) the stage of writing the results of the analysis in a complete description.

The findings of the study are as follows; 1) Political Education in SMA Santo Yosef Surakarta is integrated in teaching and learning activities, especially in the Civic Education subject; 2) Political education as an effort to build a democratic culture in SMA Santo Yosef Surakarta is integrated in extracurricular programs and the management of the school organization atmosphere; 3) There is a difference in the interpretation by the students and the school about politics, but there is a similarity in the interpretation of political education at school; 4) There is a positive interpretation by students and teachers of SMA Santo Yosef Surakarta to the efforts of preserving Pancasila, UUD 1945 and Bhineka Tunggal Ika, and; 5) The political education pattern in SMA Santo Yosef Surakarta is conducted through three approaches, namely the integration into the Civic Education subject, extracurricular programs, and school organization programs. This study offers the theory of “School as A Learning Organization and Society System” in the political learning process in the school.

Keywords: political education - civic education – democracy culture


***) Semoga Bermanfaat.

SOAL PKN SMK KELAS X (3)

1.     Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum pada pembukaan UUD 1945 merupakan…….

a.      ideologi terbuka

b.     sumber dari segala sumber hukum

c.      alat pemersatu bangsa

d.     kepribadian bangsa

e.      cita-cita bangsa

2.     Salah satu makna yang terkandung dalam alenia ketiga pembukaan UUD 1945 adalah……

a.      kemerdekaan Indonesia dicantumkan dalam UUD

b.     keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan dan melawan penjajah dalam segala bentuk

c.      motivasi spiritual bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat

d.     pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan setiap bangsa

e.      pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

3.     Konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus adalah konstitusi yang bersifat…….

a.      spesial

b.     umum

c.      permanent

d.     tegas/kaku

e.      fleksibel/luwes

4.     Pada masa demokrasi trpimpin, konstitusi RI menggunakan……….

a.      UUD 1945

b.     UUDS 1945

c.      UUD Konstituante

d.     UUD/KOnstitusi RIS

e.      UUD 1945 hasil amandemen

5.     UUD yang pernah berlaku di Indonesia pada masa periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah……..

a.      UUD 1945

b.     UUD 1945 hasil amandemen

c.      UUD Sementara 1950

d.     Konstitusi RIS

e.      UUD Negara Bagian

6.     Salah satu negara di mana wewenang untuk mengubah atau mmbatalkan konstitusi atau UUD berada di tangan parlemen adalah negara……..

a.      Inggris

b.     Perancis

c.      Amerika Serikat

d.     Indonesia

e.      Jerman

7.     Dasar negara atau konstitusi yang diidam-idamkan oleh negara liberal umumnya adalah……..

a.      demokrasi rakyat

b.     cabinet material

c.      cabinet presidensial

d.     demokrasi parlementer

e.      cabinet parlementer

8.     Tokoh pemikiran komunisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels adalah…….

a.      materialisme histories

b.     sosialisme konservatif

c.      kapitalisme modern

d.     pertentangan antar kelas

e.      sosialisme modern

9.     Hukum dasar yang tidak tertulis adalah………

a.      UUD 1945

b.     Dekrit Presiden 5 Juli 1959

c.      TAP MPR

d.     Konvensi

e.      Supersemar

10.  Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara memuat adanya………

a.      jaminan hukum

b.     jaminan hak asasi manusia

c.      pembatasan kekuasaan legislative

d.     pemupukan kekuasaan eksekutif

e.      kebebasan warga negara

11.  Salah satu tonggak bersejarah pada masa reformasi yang penting bagi ketatanegaraan Indonesia kecuali……..

a.      dilaksanakan sidang istimewa 1998

b.     diberi kesempatan rakyat untuk mendirikan partai-partai politik

c.      dilaksanakan pemilu 1999

d.     menyempurnakan UUD 1945 (Amandemen)

e.      pemberontakan daerah dan separatisme

12.  Dalam pasal-pasal pertama konstitusi pada umumnya  tercantum…….

a.      identitas negara

b.     hak asasi manusia

c.      kekuasaan pemerintahan

d.     lembaga-lembaga negara

e.      hubungan antar lembaga negara

13.  Kedudukan UUD 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah sebagai….

a.      kaedah negara yang fundamental

b.     norma dasar yang pertama

c.      sumber hukum tertinggi

d.     cita-cita politik bangsa

e.      filsafat politik negara

14.  Faktor penyebab tidak dilakukannya perubahan pada pembukaan UUD 1945 adalah……

a.      memuat dasar negara

b.     sacral

c.      memang tidak boleh

d.     tidak dikehendaki oleh masyarakat

e.      hasil keputusan sidang MPR

15.  Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara memuat adanya……….

a.      jaminan hukum

b.     jaminan hak asasi manusia

c.      pembatasan kekuasaan legislative

d.     pemupukan kekuasaan eksekutif

e.      kebebasan warga negara

16.  Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan dinamakan asas……

a.      ius soli

b.     ius sanguinis

c.      legalitas

d.     oportunitas

e.      ius gentium

17.  Kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindaka-tindakan hukum tertentu disebut……..

a.      opsi

b.     naturalisasi

c.      repudiasi

d.     apatrid

e.      bepatride

18.  Penduduk Indonesia meliputi………

a.      semua warga negara Indonesia

b.     semua orang yang berada di Indonesia

c.      warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia

d.     semua penduduk terkecuali orang asing

e.      warga negara Indonesia baik pribumi maupun non pribumi

19.  Bepatride dan apatride timbul karena…….

a.   perbedaan asas yang dipakai negara-negara yang bersangkutan

b.   persamaan asas yang dipakai negara-negara yang bersangkutan

c.      tidak adanya asas kewarganegaraan yang dipakai

d.     dua asas yang dipakai oleh satu negara

e.      satu asas dipakai oleh dua negara

20.  Berikut ini adalah golongan orang yang tinggal di wilayah negara yang bukan penduduk, kecuali……

a.      para wisatawan asing

b.     para sukarelawan negara lain

c.   atlit luar negeri yang sedang bertanding

d.     para duta besar negara asing

e.      para duta wisata

21.  Undang-undang kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya menganut asas………

a.      ius soli

b.     ius sanguinis

c.      pekawinan

d.     persaudaraan

e.      domisili

22.  Undang-undang mengenai kewarganegaraan Indonesia yang saat ini berlaku adalah……..

a.      UU No. 62 Tahun 1958

b.     UU No. 58 Tahun 1962

c.      UU No. 62 Tahun 2005

d.     UU No. 5   Tahun 2006

e.      UU No. 12 Tahun 2006

23.  Hukum seorang penduduk bisa hilang karena………

a.      bercerai dengan suami

b.     berlibur ke luar negeri

c.      berpindah tempat ke luar negeri

d.     mendapat suaka politik

e.      menikah dengan orang asing

24.  Warga negara yang baik adalah warga negara yang……….

a.      mendahulukan hak daripada kewajiban

b.     mendahulukan hak di samping kewajiban

c.      mengabaikan hak di bawah kewajiban

d.     mendahulukan kewajiban di atas hak

e.      menuntut hak dan kewajiban

25.  Asas ius solid an ius sanguinis adalah asas…….

a.      kelahiran seseorang

b.     tempat tinggal seseorang

c.      general principles

d.     kelahiran dan keturunan

e.      perkawinan dan tempat tinggal

26.  Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk didasrkan atas……..

a.      kedudukan dan tugasnya

b.     kekayaan dan hak-haknya

c.      tempat tinggal dan pekerjaannya

d.     hak dan kewajibannya

e.      wewenang dan tanggung jawabnya

27.  Semua orang yang mendiami wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan suatu negara adalah……

a.      penduduk

b.     warga negara

c.      bukan penduduk

d.     bukan warga negara

e.      rakyat

28.  Pendapat yang menyatakan warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia adalah…….

a.      Prof. Soepomo

b.     Koerniatmanto S

c.      AS Hikam

d.     UU No. 62 Tahun 1958

e.      UU No. 3 Tahun 1946

29.  Sila persatuan Indonesia mengandung makna………

a.      negara memberikan kebebasan warganya untuk mengembangkan hak dan kebebasannya

b.     negara mengakui hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri

c.      menghargai keanekaragaman suku dan budaya Indonesia

d.     negara mengakui adanya kedaulatan rakyat

e.      negara menghendaki perekonomian disusun berdasarkan demokrasi

30.  Berikut ini yang merupakan contoh hak warga negara di bidang politik adalah………

a.      mendirikan badan usaha

b.     mendirikan kelompok arisan

c.      mendirikan sekolah

d.     mendirikan rumah sakit

e.      mendirikan organisasi kemasyarakatan

31.  Dalam UUD 1945 terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapu. Hak asasi manusiatersebut adalah sebagai berikut, kecuali…….

a.      hak untuk hidup

b.     hak untuk tidak disiksa

c.      hak kemerdekaan dan hati nurani

d.     hak berkeluarga

e.      hak untuk tidak diperbudak

32.  Seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum, biasa disebut dengan istilah…….

a.      repudiasi

b.     stelsel aktif

c.      stelsel pasif

d.     ius sanguinis

e.      ius soli

33.  Keuntungan dari ius sanguinis antara lain seperti di bawah ini kecuali………

a.      akan memperkecil warga keturunan asing sebagai warga negara

b.     tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lahir

c.      semakin menumbuhkan semangat nasionalisme

d.     bagi negara seperti China daratan, orang Cina perantauan yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap diakui sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain akan menumbuhkan ikatan batin dengan negara leluhurnya.

e.      Memberikan pajak yang besar bagi negara.

34.  Negara yang menetapkan warga negara berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindhkan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan bererti negara tersebut menganut asas……

a.      stelsel aktif

b.     stelsel pasif

c.      repudiasi

d.     ius sanguinis

e.      ius soli

35.  Seorang asing yang sungguh inginmenjadi warga negara Indonesia hendaknya diberi ksmpatan untuk melaksanakan keinginannya ini dengan cara…….

a.      pengangkatan

b.     pernyataan

c.      pewarganegaraan

d.     permohonan

e.      penyertaan

36.  Dalam suatu rapat  terdapat beberapa orang siswa yang tidak setuju dengan konsep yang saya ajukan sehingga terjadi perdebatan. Sebagai orang yang bermoral Pancasila seharusnya……..

a.      berusaha mempertahankan konsep karena mereka tidak menghargai orang lain

b.     mencari jalan agar trjadi mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan

c.      berpegang teguh pada pendirian agar mereka tidak semena-mena terhadap orang lain

d.     merelakan konsep saya ditolak demi kelancaran rapat

e.      berupaya agar mereka menyadari akan pentingnya sikap tenggang rasa

37.  Melalui pendidikan politik pada generasi muda diharapkan dapat mengembangkan seperti di bawah ini, kecuali…….

a.      pemahaman tentang demonstrasi

b.     pemahaman tentang demokrasi

c.      kesetiaan terhadap moral demokrasi

d.     keterampilan berpolitik praktis

e.      kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis

38.  Musyawarah adalah cara khas demokrasi Pancasila yang selalu berpegang teguh pada……..

a.      kebulatan pendapat

b.     hikmat kebijaksanaan

c.      ketetapan MPR

d.     prinsip-prinsip kemanusiaan

e.      masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat

39.  Sikap yang terpuji untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara atas dasar bhineka tunggal ika dalam demokrasi Pancasila  adalah……

a.      menolak masuknya budaya asing

b.     menghapus kebudayaan daerah karena sudah kuno

c.      kewajiban penggunaan bahasa daerah

d.     tidak menonjolkan perbedaan antar budaya bangsa

e.      tidak menonjolkan kebudayaan daerah masing-masing

40.  Jika hak politik warga negara tidak diakui keberadaannya, maka hal tersebut berarti……..

a.      kehidupan politik berpusat pada sistem pemerintahan parlementer

b.     demokrasi tidak dijalankan

c.      hukum tidak akan konsisten dan tidak dapat dilaksanakan

d.     politik luar negeri RI bersifat bebas aktif

e.      keamanan dalam negeri sulit dikendalikan

41.  Berdasrkan UUD 1945, pemegang kedaulatan rakyat adalah MPR. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemilihan umum adalah sarana untuk……

a.      mewujudkan tujuan negara

b.     mewujudkan demokrasi

c.      pelaksanaan demokrasi

d.     pengabdian pemerintahan

e.      menjalankan pemerintahan

42.  Walaupun memilih merupakan hak kita, tetapi hak itu seyogyanya kita gunakan sebaik-baiknya. Setelah kita menentukan pilihan dalam pemilu, tidak selayaknya…….

a.      mempunyai dan membantu wakil-wakil rakyat yang kita pilih

b.     menyalurkan pendapat melalui wakil-wakil rakyat

c.      menerima semua putusan yang dihasilkan oleh wakil rakyat

d.     mengusulkan sepenuhnya kepada wakil rakyat untuk memperjuangkan ciat-cita rakyat

e.      menolak putusan yang dihasilkan oleh wakil rakyat

43.  Cara pengambilan keputusan yang paling tepat menurut sistem demokrasi Pancasila adalah…..

a.      mengutamakan pemungutan suara

b.     mengutamakan kemampuan individu

c.      mengutamakan musyawarah untuk mufakat

d.     mendengarkan pendapat terlebih dahulu

e.      mengutamakan suara mayoritas

44.  Negara Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila dengan alasan……

a.      berdasarkan tata nilai sosial budaya bangsa

b.     memberikan kekuasaan seluas-luasnya

c.      menjalin kesejahteraan rakyat

d.     mudah dilaksanakan semua orang

e.      sederhana dan memenuhi syarat

45.  Dalam masyarakat yang berkembang, tidak setiap gagasan perseorangan dapat diterima karena dinilai……

a.      membawa kesegaran dan daya guna

b.     sesuai dengan kepenatingan masyarakat

c.      sesuai dengan keselarasan pada waktu itu

d.     dapat mempertahankan rasa aman pada masyarakat

e.      dapat menimbulkan keguncangan dan ketidakstabilan politik

46.  Menurut ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tahun 2004, yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan pemilu yaitu…….

a.      Presiden

b.     Menteri Dalam Negeri

c.      Komisi Pemilihan Umum

d.     Panitia Pengawas Pemilu

e.      Pemantau Pemilu

47.  Tujuan partai politik yang erat kaitannya dengan pengamalan sila keempat yaitu…….

a.      mewujudkan cita-ciata bangsa

b.     menciptakan masyarakat adil makmur

c.      pemerataan hasil pembangunan

d.     mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila

e.      melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

48.  Demokrasi Indonesia adalah pemerintah rakyat yang berdasarkan……….

a.      kemauan para elite politik

b.     kepentinagn negara adidaya

c.      nilai-nilai Pancasila

d.     kekuasaan kelompok mayoritas

e.      tekanan dari negara lain

49.  Walaupun keputusan yang diambil dalam rapat OSIS itu berat dan susah dilaksanakan tetapi Anda harus melaksanakannya juga, karena hal itu…..

a.      menyangkut kepentingan bersama

b.     menyangkut nama baik sekolah

c.      sudah disepakati oleh ketua-ketua kelas

d.     menyangkut nama baik OSIS itu sendiri

e.      menyangkut nama baik ketua kelas

50.  Sikap tanggung jawab peserta musyawarah diwujudkan dengan…….

a.      meyakini kebenaran pendapatnya

b.     mendukung pendapatnya yang dinilai paling rasional

c.      melaksanakan keputusan yang telah dicapai meskipun tidak berasal dari pendapatnya

d.     menolak hasil musyawarah dengan memberikan argumentasi

e.      mendorong orang lain untuk berani berpendapat